Medan- Pemerintah seharusnya berpihak pada kesejahteraan rakyat, sebagaimana dalam hadis “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR Ibnu Majah). Mula al-Qari, mengutip ath-Thibiy, menjelaskan maksud riwayat ini bahwa Pemimpin itu harus demikian (yakni layaknya pelayan) karena ia wajib mewujudkan berbagai kemaslahatan mereka dan mengurusi keadaan mereka secara lahir dan batin.
Demikian disampaikan oleh Ketua Pemuda Persatuan Islam (Persis) Kota Medan, DR Fikri Al-Haq Fachryana, S.TP, MM, CLM, Ahad (25/9/2022).
“Akan tetapi yang terjadi saat ini malah Pemerintah menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi,” ujarnya dalam Talkshow Eksyar Sumbagut yang digelar oleh FOSSEI Sumut.
Ada beberapa dampak kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi yang dilakukan pemerintah. Diantaranya, menurunkan daya beli dan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. (26,16 juta orang Miskin dan 56 juta kelas menengah) yaitu Pengguna kendaraan bermotor roda dua pribadi, maupun kendaraan umum seperti Ojek, angkot, travel dan angkutan niaga.
Selain itu, Keputusan menaikkan harga BBM dikeluarkan Pemerintah saat kebanyakan masyarakat masih belum benar-benar bangkit karena Covid 19. Banyak Industri yang masih belum pulih dan akhirnya harus menambah Cost Production, dan menaikan Harga Jual Produk.
Ketika Harga Jual Produk naik, namun daya beli konsumen justru turun (karena pasar terbesar adalah Kelas Menengah), maka perputaran ekonomi akan turun, karena produk tidak laku terjual. Industri kembali down, lapangan pekerjaan, dan dampak multifliyer nya akan terjadi
Sementara Kompensasi dalam bentuk BLT BBM yang diberikan Pemerintah kepada rakyat sangatlah kecil. Hanya Rp 600 ribu/KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk hanya 4 bulan (Rp. 150 rb/bulan). Hanya akan diterima oleh 20,65 juta orang. Tentu ini tidak sebanding dengan uang yang diambil oleh Pemerintah dari masyarakat yang terpaksa membeli BBM dengan harga mahal.
“Pemerintah saat ini justru “ngotot” melanjutkan proyek proyek mercusuar” yang tidak berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat menengah dan bawah,” jelasnya.
Padahal Harga BBM di luar negeri justru sedang anjlok. Karena itu banyak negara malah ramai-ramai menurunkan harga BBM untuk rakyatnya. Sedangkan Pemerintah Indonesia menaikkan Harga BBM.
Dr Fikri pun menyamaikan beberapa solusi secara syariah yang dapat dilakukan. Pertama, pelakukan perbaikan tata kelola energi yang ada di Indonesia.
“Yakni dengan meluruskan kembali paradigma bahwa seluruh sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, tidak boleh asing maupun swasta. Salah satunya adalah BBM. sesuai dengan HR Ibnu Majjah dan sesuai UUD 45 Pasal 33 dan Pancasila,” ujarnya.
Selain itu, perlu mengubah semua Undang-Undang yang tidak sejalan salah satunya UU Migas No 22 Th 2001.
Selain itu, Negara perlu Mengurangi Dosa Dosa dalam Pengelolaan Dana Negara seperti mengurangi Dosa Hutang Riba Negara dan memusnahkan pendapatan pendapatan dari jalan Haram contohnya investasi haram.
“Pemerintah juga harus memprioritaskan program untuk kepentingan rakyat sesuai dengan maslahah maqashid Syariah. Program program yang tidak berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat harus ditinjau ulang seperti : IKN, pembangunan Bandara baru, Kereta Cepat, dan sebagainya,” jelas Kepala Cabang Utama JNE Sumut itu.
“Secara teknis pemerintah juga bisa menurunkan ongkos produksi BBM dengan memaksimalkan fungsi Pertamina untuk memproduksi BBM serta memutus mata rantai pembelian BBM melalui pasar sekunder,” jelasnya.
Solusi teknis lain juga bisa dengan melakukan penghematan penggunaan BBM dengan cara perbanyakan transportasi umum, berdasarkan data statistik yang banyak menggunakan BBM adalah kenderaan bermotor serta Alternatif kendaraan Listrik
Solusi lain ialah bagaimana meninjau ulang konsep subsidi Bantuan Langsung Tunai. Di Jepang subsidi diberikan dalam bentuk yang lebih mendidik seperti bantuan orang tua per bulan (Jido teate), bantuan melahirkan, bantuan sekolah, bantuan berobat. Untuk masyarakat miskin dibebaskan dari pajak sehingga bantuan tersebut benar-benar membantu kehidupan masyarakat miskin.
