Menu

Mode Gelap
Tempuh Jalur Hukum, Polda Diminta Tangkap Aktor Demo Rumah Tahfiz Siti Hajar Anies Unggul Telak di Polling Capres Tokoh NU, Nadirsyah Hosen Dr. H. Jeje Zaenuddin Pimpin PERSIS Masa Jihad Tahun 2022 – 2027. Ini Harapan PW Persis Sumut Begini Solusi Kelola BBM dan Listrik dari Ketua Pemuda Persis Kota Medan Mulia: Perda No. 5/2015 Jadi Proteksi Bagi Pemkot Medan Bantu Warga Tak Mampu

Hukum · 16 Apr 2023 13:27 WIB ·

Pada Gilirannya, Koruptor Akan Menghasilkan Maling …


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Perbesar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Oleh : Tim Aktivis Dakwah Al-Misbah

MisbahNEWS, Jakarta – Rakyat wajib marah kepada para koruptor. Mereka mencuri uang rakyat, yang dikumpulkan rupiah demi rupiah dari pajak yang dibayarkan rakyat seluruh negeri. Dari Rp 2 ribuan triliun APBN, sekitar 90 persennya berasal dari pajak. Jadi, uang rakyat yang dipakai untuk membiayai negara.

Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa, karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Rakyat yang mestinya sejahtera, dibuat miskin dan sengsara oleh koruptor. Akibatnya, rakyat bisa berbuat nekat, bahkan ada yang jadi maling. Jadi, pada gilirannya, koruptor akan menghasilkan maling.

Apa alasannya orang korupsi? Jika untuk memperkaya diri, ini dianggap kurang pas. Sebab, banyak pelaku korupsi yang sudah kaya raya. Apakah ini sebuah budaya? Bisa jadi. Mungkin lebih tepat jika disebut sejenis penyakit yang sudah menjadi budaya, sejenis penyimpangan perilaku. Tidak enak kalau tidak mencuri atau korupsi.

Korupsi juga bukan sekedar soal pelanggaran hukum, demikian pernah dinyatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said sepakat dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri tersebut. “Saya sangat sepakat dengan pandangan itu. Korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum, karena para pembuat hukum bisa merekayasa produk hukum. Para penegak hukum dan pengacara juga bisa bermain-main dengan aspek legal formal untuk melakukan tindak korupsi,” ujar Sudirman dalam sebuah kesempatan, Kamis (27/1/2022) lalu.

 

Bagaimana Membuat Jera Para Koruptor?

Tindakan hukum saja ternyata belum bisa memberikan efek jera terhadap para koruptor. Menurut Sudirman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said Kabinet Kerja pada periode pertama Presiden Joko Widodo, salah satu membuat jera para koruptor adalah dengan menyebutnya sebagai perampok uang rakyat.

Setidaknya dengan panggilan tersebut, pelaku korupsi mendapatkan sanksi sosial. Dia menjelaskan, sebutan koruptor sudah menjadi kata netral, tidak berkonotasi negatif lagi. “Untuk menimbulkan efek jera, sanksi sosial dan ekonomi harus diperkuat. Untuk sanksi sosial, sebutan koruptor, katanya perlu diganti dengan pencuri atau perampok uang rakyat,” ujarnya dalam sebuah kesempatan lain.

 

Bagaimana Dengan UU Perampasan Aset?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong DPR segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. “RUU Perampasan Aset itu inisiatif dari pemerintah. Harus terus kita dorong agar itu segera diselesaikan oleh DPR,” kata Jokowi saat meninjau Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).

Menko Polhukam Mahfud Md juga berpendapat demikian. Dia mengatakan dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (14/4/2023) lalu, RUU Perampasan Aset sudah diteken sejumlah menteri dan kepala lembaga, dalam hal ini Menkumham, Menkeu, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala PPATK dan Menko Polhukam.

“Baru saja saya memimpin rapat yang sifatnya lebih teknis mengenai Rancangan UU Perampasan Aset. Rapat teknis yang digelar tidak berpengaruh pada substantif yang sudah diteken para menteri. Oleh sebab itu, dalam waktu tidak lama rancangan UU Perampasan Aset ini segera dikirim ke DPR,” kata Mahfud.

Bila undang-undang ini berlaku, aset apa sajakah yang bisa disita dari para koruptor? Mantan Juru Bicara KPK yang kini berprofesi sebagai advokat, Febri Diansyah, berpendapat bahwa untuk soal ini, kita harus merujuk pada naskah akademik dari RUU Perampasan Aset itu dari situs resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham.

“Agar tidak salah paham di awal, UU Perampasan Aset ini bukan hanya untuk merampas aset hasil korupsi, tapi semua aset terkait tindak pidana dengan nilai lebih besar dari Rp 100 juta dan ancaman pidana di atas 4 tahun,” ucap Febri melalui akun Twitternya, seperti dikutip Minggu (9/4/2023).

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Ganarsih, mengatakan RUU itu tidak hanya digunakan untuk merampas aset para koruptor, tapi juga pelaku tindak pidana ekonomi lainnya, sampai harta-harta yang didapatkan dari perdagangan narkoba.

“Undang-undangnya bernama asset recovery yang berkaitan dengan aset hasil kejahatan. Semua hal yang berkaitan dengan aset hasil kejahatan yang sedang diproses, diatur dan diawasi dengan baik,” kata Yenti kepada BBC News Indonesia baru-baru ini.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter, mengatakan RUU itu diharapkan bisa membuat pengusutan perolehan harta terkait hasil kejahatan tidak berbelit-belit, bahkan tidak akan terulang di masa yang akan datang.

“Harapannya, RUU Perampasan Aset bisa menjembatani norma illicit enrichment (konsep pembuktian terbalik ) terhadap kekayaan yang diperoleh dengan tidak sah, yang sebetulnya ada di UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Melawan Korupsi), tapi belum ada dalam undang-undang kita,” kata Lalola.

RUU Perampasan Aset memang sebuah terobosan. Salah satu yang diatur adalah soal konsep pembuktian terbalik (illicit enrichment). Konsep ini begitu sering diungkapkan, namun bagaimana dengan penerapannya? Bagaimana membuktikan tudingan bahwa seorang aparat pemerintahan memiliki kekayaan tanpa sumber yang tidak jelas, sementara undang-undangnya belum ada?

 

UU Perampasan Aset, Mengapa Lama Disahkan?

Lalola Easter (Peneliti dari ICW) menilai ada gelagat bahwa beberapa pihak tidak suka dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), sehingga menyebabkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset tidak kunjung disahkan.

Dalam rapat bersama antara Menko Polhukam Mahfud Md dengan Komisi III DPR RI pada Rabu (29/3/2023), Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) mengaku tidak berani mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, jika tak diperintah oleh “ibu”. Politisi PDI Perjuangan itu tak menjelaskan sosok “ibu” yang dimaksud. Hanya saja, dia bilang, untuk mengesahkan RUU tersebut, harus ada persetujuan dari para ketua umum partai politik. “Loh, saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak,” ujar Bambang Pacul.

Lalola menanggapi pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) tersebut. “Kita bisa menangkap bahwa ada gelagat semacam enggak suka dengan proses-proses penegakan hukum, seperti OTT atau misalnya pemenjaraan (pemidanaan) badan,” kata Lalola, sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube ICW, Senin (3/4/2023).

Lebih lanjut Lola menilai, Indonesia masih gagap menangani tindak pidana kejahatan ekonomi. Hal ini terlihat dari tren vonis yang dipantau ICW sepanjang tahun 2021. Pada tahun 2021, tercatat 1.403 terdakwa di bidang kejahatan ekonomi. Namun, pada akhirnya, hanya 12 orang yang diputus menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ia pun meminta pembahasan RUU Perampasan Aset jangan kembali diundur. “RUU sudah masuk ke Prolegnas. Tapi jangan karena kelakuan anggota legislatif seperti Bambang Pacul itu, kemudian mencederai agenda pemberantasan korupsi yang begitu besar, salah satunya lewat (RUU) Perampasan Aset ini,” jelasnya.

Saor Siagian, Penggiat Anti Korupsi, mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, RUU perampasan aset dinilai harus diprioritaskan dibahas DPR, karena ada kegentingan yang memaksa. Hal ini diungkapkan Penggiat Anti Korupsi tersebut, sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube @BeritaSatuChannel.

Oleh karena itu, kita semua wajib dorong para petinggi partai dan anggota DPR yang terhormat, untuk memberi Legacy ke depan kepada seluruh generasi mendatang. Kita semua harus jadi negarawan, dalam konteks level dan panggilan profesinya masing-masing, agar tidak menghasilkan banyak maling di negeri ini.[] (Bas/iv/2023).

Artikel ini telah dibaca 35 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Bincang Bersama Ketua Umum Partai UMMAT: Perlunya Kesadaran Ummat Bahwa Kita Sedang Bertarung

21 Juni 2023 - 23:35 WIB

TERORIS ANEH MUNCUL LAGI

31 Oktober 2022 - 18:21 WIB

DINAMIKA PERGERAKAN ISLAM DI NUSANTARA SAMPAI HARI INI

31 Oktober 2022 - 18:16 WIB

Lawan Kebijakan Kelistrikan Liberal: Hentikan Skema Power Wheeling!

31 Oktober 2022 - 18:11 WIB

Renungan Sumpah Pemuda : Pemuda, Bangkit Melawan atau Mati Kelaparan

31 Oktober 2022 - 18:09 WIB

KENAPA ANIES YANG DIDUKUNG UNTUK PRESIDEN 2024-2029 ?

26 Oktober 2022 - 14:34 WIB

Trending di Opini