Menu

Mode Gelap
Tempuh Jalur Hukum, Polda Diminta Tangkap Aktor Demo Rumah Tahfiz Siti Hajar Anies Unggul Telak di Polling Capres Tokoh NU, Nadirsyah Hosen Dr. H. Jeje Zaenuddin Pimpin PERSIS Masa Jihad Tahun 2022 – 2027. Ini Harapan PW Persis Sumut Begini Solusi Kelola BBM dan Listrik dari Ketua Pemuda Persis Kota Medan Mulia: Perda No. 5/2015 Jadi Proteksi Bagi Pemkot Medan Bantu Warga Tak Mampu

Artikel · 16 Sep 2022 04:01 WIB ·

Muncul Kasus Korupsi Menyeret Personel Mabes Polri, Saatnya Evaluasi Jargon Presisi


Muncul Kasus Korupsi Menyeret Personel Mabes Polri, Saatnya Evaluasi Jargon Presisi Perbesar

OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

 

KABAR tak sedap kembali menimpa institusi kepolisian. Indonesia Police Watch (IPW), menuding Kabareskrim lindungi Kombes Anton Setiawan yang diduga menerima gratifikasi dari eks Kapolres OKU Timur, AKBP Dalizon senilai Rp 4,7 miliar.

 

Saat kasus gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019, Kombes Anton Setiawan menjabat sebagai Dirkrimsus Polda Sumatera Selatan.

 

 

 

Tapi kini, Kombes Anton Setiawan bertugas di Bareskrim Polri. Anton Setiawan disebutkan Kabareskrim saat ini  bertugas sebagai Kasubit di Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri.

 

Dalam kasus ini, AKBP Dalizon sudah berstatus terdakwa kasus gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019. Di mana Anton Setiawan dalam persidangan terungkap menerima sejumlah aliran dana saat berdinas di Polda Sumsel.

 

Dalam persidangan Rabu 7 September 2022, AKBP Dalizon mengaku setiap bulan menyetor Rp 500 juta kepada Kombes Anton Setiawan. Pengakuan Dalizon ini menjadi viral di media sosial.

 

Benang merah itu sangat terlihat jelas bahwa korupsi yang terjadi bukan hanya melibatkan AKBP Dalizon saja.

 

Apakah Bareskrim memang sengaja untuk melindungi seorang yang telah terbukti korupsi di kesatuannya.

 

Lagi-lagi publik bertanya atas kasus ini. Belum tuntas kasus Kadiv Propam yang menyeret 100 orang polisi aktif yang diduga merekayasa kasus pembunuhan ajudannya, kini muncul lagi kasus di internal kepolisian.

 

Jika kasus ini tidak segera dituntaskan oleh internal kepolisian, maka institusi ini akan semakin terpuruk dan bukan tidak mungkin akan terjadi demoralisasi pihak kepolisian di seluruh Indonesia. Dan jika itu terjadi, maka yang akan dirugikan adalah seluruh masyarakat Indonesia. Publik menunggu polisi menyelesaikan kasus ini.

 

Kepolisian harusnya mengevaluasi apakah jargon presisi yang selama ini dibangga-banggakan apakah benar dilaksanakan atau kah hanya jargon semata. Karena dari kasus Sambo, kasus Dalizon, dan kasus-kasus di tubuh kepolisian lainnya memperlihatkan kepada publik bahwa sudah terjadi kerusakan yang terstruktur, sistemik, dan massif yang terjadi di kepolisian.

 

Di akhir masa jabatannya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo harus dapat mengembalikan citra kepolisian. Jika Kapolri merasa tidak sanggup maka sebaiknya Listyo Sigit mundur saja sekarang dan diganti oleh personel lain kepolisian yang lebih mumpuni.

 

(Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute)

 

Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kenapa PBNU/NU Dianggap Pro Rezim atau NU Plat Merah?

3 Maret 2023 - 12:45 WIB

PBNU atau NU terlihat absen dalam sejumlah Isu penting yang berkaitan dengan hajat dan kemaslahatan umat.

Sebira versus Siberia: Catatan Untuk Anies Baswedan

23 Februari 2023 - 14:17 WIB

Menggugat Arogansi Adaro, Perusahaan Tambang Batubara Oligarkis!

13 Februari 2023 - 06:51 WIB

Anies, Agenda Perubahan dan Tembak Mati Koruptor

2 Februari 2023 - 07:00 WIB

Tujuh Tantangan Besar Indonesia 2023: Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan

23 Desember 2022 - 22:00 WIB

Tujuh Tantangan Besar Indonesia 2023: Demokrasi Harus Di Selamatkan

21 Desember 2022 - 16:54 WIB

Trending di Opini