Oleh : Tim Aktivis Dakwah Al-Misbah
MisbahNEWS, Medan – Sejumlah pengurus DPD Partai UMMAT Kabupaten Deli Serdang, yang dipimpin langsung ketuanya ustadz Suhendra, menyambangi para tokoh dan aktivis Islam yang tergabung dalam Komunitas Gerakan Pemikiran PolyThink yang digagas oleh Dr. Masri Sitanggang, Rabu malam (22/2/2023) lalu.
Pertemuan diisi dengan acara diskusi bertajuk Perlunya Standar Akhlak Dan Sikap Konsisten Dalam Dinamika Pemilu 2024, berlangsung di POLY Café Tembung. Di samping itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk mengokohkan silaturrahim antara tokoh ummat/aktivis dakwah dengan politisi Islam dalam membangun sinergitas dakwah dan strategi menyongsong pemilu 2024.
Turut hadir dalam acara tersebut, sekretaris Partai UMMAT Kabupaten Deli Serdang Wahyu Purnomo, beserta unsur pengurus lainnya, seperti Sudirman Gea, Jamaludin Pohan, Riswan, Amat Usman, dan Ir Paidi. Hadir pula unsur ketua dan sekretaris Partai UMMAT kecamatan Percut Sei Tuan, Hanafi Hasibuan dan Idris.
Dalam kesempatan tersebut, hadir juga Ustadz Baun Sori Siregar, aktivis komunitas literasi umat IRSA (Islam Rahmat Semesta Alam), yang aktif bergerak untuk meningkatkan literasi dan pemahaman umat terhadap isu-isu aktual politik dan keislaman.
Suhendra mengatakan, membentuk kepengurusan Partai UMMAT di segala level terasa tidak mudah. Secara psikologis, hal ini langsung dirasakan olehnya saat membentuk kepengurusan Partai UMMAT Kabupaten Deli Serdang. Ini disebabkan masyarakat sudah sangat apatis terhadap partai. Ditambah lagi, proses verifikasi oleh KPU yang sangat kontroversial.
Sebagaimana diketahui, pada awalnya partai UMMAT yang digawangi politisi senior Amien Rais itu menjadi satu-satunya yang tidak memenuhi persyaratan verifikasi faktual. Partai UMMAT dianggap tak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).
Dari hasil rekapitulasi faktual diketahui, Partai UMMAT hanya memenuhi keanggotaan di 12 kabupaten/kota di NTT. Padahal syarat minimalnya mesti memenuhi keanggotaan 17 kabupaten/kota. Partai Ummat juga dinyatakan tidak memenuhi syarat di KPU Sulawesi Utara. Partai Ummat hanya memperoleh syarat sebesar satu keanggotaan dari 11 syarat minimal kepengurusan di kabupaten/kota. Kini, partai Ummat menjadi salah satu peserta dalam kontestasi Pemilu 2024.
Dalam pertemuan tersebut, para aktivis yang tergabung dalam komunitas PolyThink, memberikan berbagai masukan, yang intinya mengarahkan pengurus Partai UMMAT untuk dapat menunjukkan karakter dan berkomitmen pada perjuangan keummatan.
Dr. Masri Sitanggang, selaku tokoh penggagas komunitas PolyThink, memberikan pokok-pokok pikiran bagaimana menjalankan sebuah partai dengan basis pemilih umat Islam.
“Selama ini, kita sudah kehilangan akhlak mulia dalam berpolitik, sehingga tidak mampu mengenali mana kawan dan mana lawan. Akibatnya, lawan dijadikan kawan. Sebaliknya, kawan malah dijadikan lawan dan saling memangsa di antara mereka sendiri. Sangat ironis dan tidak mencerminkan sama sekali akhlak sebagai aktivis politik Islam”, jelas Dr. Masri.
“Di sisi lain, kita juga sudah kehilangan orientasi dalam pembinaan ummat. Kita tidak punya tujuan yang jelas, dengan dakwah ini hendak ke mana umat ini dibawa?” tuturnya panjang lebar, sebagaimana yang selalu digaungkannya selama ini dalam setiap kesempatan diskusi dengan para tokoh lainnya.
Dr. Masri berpesan agar pimpinan partai Ummat harus memiliki standar akhlak yang tinggi dan sikap konsisten, sehingga dapat menjadi pegangan moral dan aturan main bagi pengurus yang lain. Dengan demikian, ini dapat menjadi contoh konkrit bagaimana penerapan akhlak Islam dalam berpolitik, sehingga dapat menarik simpati umat.
Sementara itu, Ustadz Baun Sori Siregar memberikan semacam wejangan politik.”Beberapa partai besar selama ini sudah memiliki massa tetap sendiri, yang terbina dalam suatu komunitas tertentu. Karena itu, partai Ummat harus mengarahkan sasaran pada pemilih yang belum terikat dengan partai manapun, istilah populernya: massa mengambang (swing voters)”, jelas Ustadz Sori Siregar.
“Jangan dilupakan juga untuk menggarap para pemilih pemula dari kaum milenial. Partai Ummat harus memiliki strategi jitu bagaimana merebut hati para pemilih pemula dari kaum milenial”, tambahnya lagi.
Fenomena Swing Voters Dalam Kajian Politik PolyThink
PolyThink merupakan komunitas gerakan pemikiran, dimana para tokoh dakwah dan aktivis Islam bergabung dan rutin melakukan pengkajian terhadap persoalan-persoalan keislaman dan kebangsaan. Komunitas tersebut berpusat di POLY Café yang berlokasi jalan Sidomulyo Pasar IX Tembung.
Swing voters adalah istilah untuk para pemilih rasional yang tidak terikat pada suatu partai tertentu, dapat berubah pilihan partainya. Menurut hasil kajian politik komunitas PolyThink, jumlahnya bisa mencapai 30 hingga 40 persen di setiap pemilu.
Dalam dinamika demokrasi Indonesia di era digital, mayoritas dari swing voters ialah generasi milenial yang banyak mengakses internet. Mereka mudah mencari dan menanggapi suatu informasi yang beredar di internet. Konsekuensinya, pemilih milenial biasanya relatif lebih teredukasi.
Perlu dipahami bahwa hal yang esensial dalam Pemilu adalah pemilih yang teredukasi. Para swing voters dari generasi milenial ini merupakan pemilih yang mengerti mengapa ia harus memilih, siapa yang ia pilih, dan lebih kaya informasi terkait pemilu.
Sebenarnya, fenomena Swing voters juga terjadi pada masyarakat biasa, bahkan bisa menyangkut tokoh publik yang diam-diam belum yakin dengan pilihannya. Mereka umumnya belum punya pilihan pasti. Tapi ketika ditanya, biasanya akan mengikuti suara terbanyak di lingkungan mereka.
Kebiasaan swing voters yang galau dalam menentukan pilihan itu jelas menuntut kerja keras partai politik. Apalagi jika mengingat kecenderungan pemilih Indonesia yang ‘moody’ secara politik. Mereka sering mengalami perubahan suasana hati yang tak terduga terhadap dinamika politik, sesaat senang kemudian dia berubah secara mendadak.
Fenomena massa mengambang (swing voters) ini akan terus menerus ada di Indonesia. Aktivis politik Islam harus bekerja ekstra keras untuk calon pemilih jenis ini.[] (Bas/ii/2023).
